TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah membeberkan latar belakang kesepakatan antara pemerintah dan anggota parlemen untuk menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga. Daya listrik bersubsidi 450 VA yang biasanya untuk orang miskin akan dinaikkan menjadi 900 VA.
Sebelumnya, isu penghapusan daya listrik 450 VA bergulir dalam rapat Banggar DPR dengan Kementerian Keuangan. Dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 12 September 2022, dibahas tentang pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 12 September 2022, dari pukul 10.00 WIB hingga menjelang petang. Di dalam rapat tersebut dibahas banyak poin dan terdapat jeda istirahat.
Salah satu pembahasan alot dalam rapat tersebut adalah pemberian subsidi dan kompensasi energi, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquid petroleum gas (LPG), dan listrik. Alokasi subsidi dan kompensasi 2022 senilai Rp 502 triliun akan habis, sehingga berpotensi terjadi limpahan atau carry over anggaran ke APBN 2023.
Selain soal subsidi dan kompensasi energi, Said juga menyoroti soal subsidi listrik. Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA.
Tujuan menaikkan daya listrik orang miskin
Alasannya, kenaikan daya cenderung bakal mendorong konsumsi listrik rumah tangga. Meskipun, sebetulnya masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Tapi dengan mekanisme yang dia usulkan tersebut, permintaan (demand) akan naik, sehingga oversupply listrik akan berkurang. Tak hanya itu, Said juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA agar permintaan listrik lebih tinggi lagi.
Lagi pula, kata Said, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak perlu ada tambahan biaya dalam meningkatkan daya listrik dari 450 VA menjadi 900 VA tersebut. "PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA dia ubah ke 900 VA selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah?" katanya dalam rapat tersebut, Senin, 12 September 2022.
Ia lalu menilai usul tersebut senada dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat--yang belakangan sering disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik, menurut Said, akan dapat mengikis ketergantungan bangsa Indonesia terhadap minyak.
"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA? Kasih lah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga," ujarnya.
Dengan begitu, menurut dia, tujuan negara hadir dan ingin membantu orang miskin benar-benar terealisasi. "Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah."
Sebelumnya, Said juga menyoroti soal penyaluran subsidi dan kompensasi energi karena subsidi tersebut diberikan kepada barang, dan akhirnya banyak yang salah sasaran.
Ia mencontohkan, Pertalite dan Solar yang diberi subsidi ternyata banyak dinikmati masyarakat mampu, bahkan oleh industri atau dunia usaha. Begitu juga elpiji 3 kilogram yang sebagian besar justru dinikmati masyarakat mampu.
Selanjutnya: Oversupply listrik justru membebani keuangan negara.
